BANDA ACEH – Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, menyoroti film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Menurut pria yang akrab disapa Om Sur itu, film tersebut mengangkat isu-isu penting terkait Papua, namun dinilai dibangun dengan narasi yang berpotensi menyederhanakan persoalan yang lebih kompleks.
Suryadi menilai film tersebut mengangkat sejumlah isu seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), konflik agraria, hak masyarakat adat, hingga dugaan militerisasi pembangunan di Papua. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa film dokumenter pada dasarnya merupakan konstruksi narasi yang disusun dari sudut pandang tertentu.
“Publik berhak melihat persoalan Papua secara lebih utuh dan tidak terjebak pada penyederhanaan narasi bahwa negara adalah pelaku dan rakyat adalah korban,” ujar Suryadi dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, kondisi di Papua tidak dapat dipandang secara hitam putih karena memiliki dinamika sosial, sejarah, dan persoalan yang kompleks. Ia menilai kehadiran TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan.
Suryadi menyebut, di sejumlah wilayah pedalaman Papua, aparat TNI turut berperan dalam pelayanan kesehatan darurat, pendidikan sementara, distribusi logistik, evakuasi warga sakit, hingga program pembangunan desa. Selain itu, TNI juga disebut terlibat dalam menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.
“Relasi masyarakat Papua dengan aparat itu tidak tunggal. Ada kritik dan trauma sejarah, tetapi ada juga kedekatan sosial serta ketergantungan masyarakat terhadap kehadiran negara di wilayah tertentu,” katanya.
Ia juga menyoroti penggunaan pendekatan visual dan emosional dalam film tersebut, seperti penggambaran pembabatan hutan, ekspresi masyarakat adat, simbol-simbol tertentu, serta penggunaan musik latar yang dinilai dapat membentuk persepsi moral penonton.
Menurutnya, pendekatan semacam itu lazim digunakan dalam film advokasi untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan.
Di sisi lain, Suryadi mengingatkan agar berbagai pihak tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Menggunakan uang donasi dari luar negeri untuk memecah kepercayaan rakyat Indonesia merupakan sebuah pengkhianatan,” tegasnya.
Meski menyampaikan kritik terhadap narasi film tersebut, Suryadi menegaskan bahwa kritik terhadap pembangunan maupun pelaksanaan PSN tidak seharusnya dipandang sebagai sikap anti-negara.
Ia menilai pembangunan skala besar tetap perlu memperhatikan aspek lingkungan, hak masyarakat adat, transparansi investasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), relokasi sosial, serta pemerataan manfaat ekonomi.
“Jika ada masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan, seharusnya dijawab melalui dialog dan kebijakan yang adil, bukan dengan menutup ruang kritik,” ujarnya.
Suryadi menambahkan bahwa Papua tidak dapat dipandang semata-mata sebagai arena konflik politik, melainkan ruang kehidupan masyarakat dengan beragam dinamika sosial di dalamnya.
“Hentikan adu domba. Menjadikan seluruh aparat negara sebagai simbol kejahatan merupakan penyederhanaan yang berbahaya. Namun menolak seluruh kritik terhadap pembangunan juga bukan langkah yang tepat,” pungkasnya.
